Sabtu, 07 April 2012

KEPEMIMPINAN SBY


KEPEMIMPINAN SBY

Gaya Kepemimpinan SBY Masih Mengambang
Janji pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperbarui gaya kepemimpinan terkait rencana perombakan kabinet, dinilai masih mengambang. Saat ini rakyat membutuhkan kerja nyata yang memihak mereka, bukan sekadar wacana.
Penilaian itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. Dia menanggapi pernyataan pemerintah. terkait rencana perombakan Kabinet Indonedia Bersatu II. Ketika menjelaskan target dari rencana reshuffle kabinet pada Oktober mendatang, kantor kepresidenan menjelaskan bahwa Presiden berniat menerapkan gaya baru dalam pemerintahannya. Dijelaskan bahwa gaya baru itu diperlukan untuk mengakselerasi perubahan.
Menurut Bambang Soesatyo, pernyataan soal gaya pemerintahan baru itu masih mengambang alias tidak jelas. "Siapa yang bisa mencerna dan memaknai dengan tepat bunyi kalimat 'gaya baru memerintah' dan 'akselerasi perubahan' itu? Mungkin tidak banyak, karena serba abu-abu, mengambang, dan bahkan praktis belum bermakna apa pun. Itu lebih merupakan permainan kata-kata agar terlihat gagah dan konseptual," katanya.
Gaya memerintah adalah persoalan yang tidak mendesak untuk diwacanakan di ruang publik. Apalagi, niat untuk menerapkan gaya baru pemerintahan itu, berarti ada masalah dengan gaya pemerintahannya saat ini. Sejauh ini, lanjut Bambang, publik hanya paham bahwa pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sekarang lamban dalam merespons berbagai persoalan. Beberapa kementerian bahkan terbelit skandal korupsi. Soal akselerasi perubahan, juga kurang jelas maksudnya.
Pertanyaannya, ungkap Bambang, perubahan apa yang ingin segera diwujudkan sepanjang sisa waktu tiga tahun pemerintahan Yudhoyono-Boediono? Menegakkan hukum yang sudah demikian karut marut? Atau, merevitalisasi potensi ekonomi nasional yang merosot, akibat adopsi liberalisasi pasar tanpa pelindungan atas kepentingan nasional? "Tuntutan rakyat kepada Presiden Yudhoyono dan Boediono sangat sederhana, yaitu memberi bukti bahwa pemerintahan mereka pro-rakyat," ucap Bambang.

Gagal Menegakkan Hukum dan HAM

Tanggal 20 Oktober 2011, pemerintahan SBY-Boediono genap berusia dua tahun. Berbagai kalangan menilai, SBY telah gagal melakukan perubahan terutama dalam bidang hukum dan HAM. Dalam hasil survey yang disampaikan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) masyarakat menilai buruk kinerja pemerintahan SBY dalam bidang dalam ekonomi, hukum, politik dan persoalan luar negeri. “Publik menilai kinerja pemerinthan SBY selama dua tahun di enam bidang, ekonomi, politik, hukum, sosial dan luar negeri mendapat raport merah.
Penilaian yang sama juga di sampaikan oleh Sunardi Panjaitan, Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI. Menurutnya dua tahun kepemimpinan SBY-Boediono telah gagal dalam melakukan reformasi di bidang hukum dan penegakan HAM. Janji-janji yang disampaikan oleh SBY-Boediono sewaktu kampanye pada tahun 2009 lalu, masih jauh panggang dari api.
“Setelah dua tahun berjalan, janji-janji kampanye SBY-Boediono hingga saat ini masih jauh panggang dari api. Di bidang hukum, SBY-Boediono telah gagal dalam menegakkan supremasi hukum. Berbagai megaskandal korupsi yang terjadi selama pemerintahan SBY-Boediono tak pernah mampu diselesaikan. Salah satunya adalah skandal korupsi Bank Century, Skandal Korupsi Pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan, serta berbagai kasus besar lainnya yang tidak selesai hingga hari ini. Agenda pemberantasan korupsi hanya menyeret “tikus-tikus kecil”. Sehingga janji SBY-Boediono untuk menegakkan hukum secara adil, transparan dan tak pandang bulu tidak pernah terpenuhi hingga saat ini,” ujarnya dalam keterangannya.
Sementara di bidang HAM, semasa pemerintahan SBY-Boediono, masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh militer dan aparat pemerintahan. “Belum lagi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu juga tidak pernah dituntaskan oleh pemerintahan SBY-Boediono, seperti kasus Trisakti, Semanggi I dan II, peristiwa Mei 1998, Talangsari, penghilangan orang secara paksa periode 1997/1998 serta yang lainnya. Hingga saat ini berbagai kasus tersebut mandeg di Kejaksaan Agung,” ungkapnya
Dengan berbagai kegagalan tersebut, menurutnya, sebaiknya SBY-Boediono mundur dari kursi Presiden dan Wakil Presiden. “Kami menuntut SBY-Boediono untuk mundur karena telah gagal dalam menjalankan amanat reformasi yang telah berjalan 13 tahun,” ujarnya.
Kegagalan SBY dalam penegakan hukum dan HAM bisa dibilang masuk akal. mana kala kita saksikan bersama dari hasil reshuffle Kabinet jilid II, justru menteri yang dipertahankan adalah yang bermasalah. Sebut saja Muhaimin Iskandar, terkait dengan suap sebesar Rp1,5 miliar yang melibatkan pengusaha Dharnawati dan dua anak buahnya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yakni Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dadong Irbarelawan serta Sekretaris Dirjen di Ditjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans I Nyoman Suisnaya.  
Selain Muhaimin Iskandar, yang lain yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Menteri asal Partai Demokrat ini diindikasi terlibat kasus pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Ini lebih diperparah lagi, karena bukan saja melibatkan Andi Malarangeng. Tapi juga menyentuh pimpinan tertinggi Partai Demokrat, di mana SBY adalah ketua dewan pembinanya. Kasus lain juga terjadi terkait skandal pembelian pesawat Merpati dari Tiongkok yang melibatkan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu serta pembelian garam dari luar negeri.
Penilaian yang sama juga disampaikan Fitra Alfarisi, ketua umum HMI Cabang Bandarlampung, dalam orasinya memeringati dua tahun kepemimpinan SBY-Boediono. Ia menguraikan, dua tahun kepemimpinan SBY-Boediono telah gagal dalam melakukan reformasi di bidang hukum dan penegakan HAM. Janji-janji yang disampaikan oleh SBY-Boediono sewaktu kampanye pada 2009 jauh panggang dari api. Padahal, jika kita menengok ke belakang, janji kampanye SBY-Boediono berjudul ’’Membangun Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan: Visi, Misi, dan Program Aksi’’ dijelaskan bahwa SBY dalam kebijakannya akan memprioritaskan 13 program aksi. Salah satunya program penegakan hukum.
Sungguh sangat memprihatinkan setelah dua tahun berjalan, janji-janji kampanye SBY-Boediono hingga kini jauh panggang dari api. Di bidang hukum, SBY-Boediono telah gagal dalam menegakkan supremasi hukum.
Berbagai megaskandal korupsi yang terjadi selama pemerintahan SBY-Boediono tak pernah mampu diselesaikan. Di antaranya korupsi Bank Century dan pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan. Agenda pemberantasan korupsi hanya menyeret ’’tikus-tikus kecil’’. Sehingga, janji SBY-Boediono untuk menegakkan hukum secara adil, transparan, dan tak pandang bulu tidak pernah terpenuhi hingga kini.Sementara di bidang HAM, semasa pemerintahan SBY-Boediono, sering terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Baik yang dilakukan oleh militer maupun aparat pemerintahan

Politisi PPP Kritik Gaya Kepemimpinan SBY

Sekretaris Jenderal PPP, Muhammad Romahurmuziy, menilai ada kemajuan di bidang ekonomi Indonesia. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak optimal menyampaikan kemajuan tersebut ke rakyat karena kepemimpinannya bersifat desentralistik.
"Ekonomi kita relatif kebal terhadap krisis ekonomi global," kata Romy dalam sebuah diskusi tentang 'Reshuffle dan Masa Depan Pemerintah SBY', Ketua Komisi IV DPR RI itu menjelaskan ekonomi Indonesia masuk dalam 17 besar kekuatan ekonomi dunia saat ini.  Kegagalan komunikasi SBY ini, kemudian harus ditanggung oleh para menteri karena tipe kepemimpinan desentralistik yang dimiliki oleh SBY. Menurut Romy, tipikal kepemimpinan seperti itu membuat para menteri menanggung penuh bidang kementerian masing-masing
Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia Ibramsyah mengatakan persoalan reshuffle dan keberhasilan kabinet menjalankan fungsinya tergantung pada SBY sendiri. Menurutnya, pergantian menteri tidak terlalu bermanfaat jika SBY tidak mengubah karakternya.
Masalah bukan pada menteri. Presiden adalah kepala negara, lambang negara dan pemersatu. Dia tidak usah berkompromi macam-macam. Kedua, dia adalah kepala pemerintahan. Sistem presidensial kita sudah sangat kuat sekali," ujarnya.

Lemahnya Kepemimpinan SBY



Ketua Komunitas Glodok Hermawi F Taslim mengatakan, kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat lemah. Khususnya dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat. "Kepemimpinan SBY yang lemah secara kamtibnas, dan ini tentu akan berpengaruh terhadap kepemimpinannya,"
Hermawi menambahkan, hal itu akan sangat berpengaruh pada kekuatan SBY dan partai Demokrat di pemilihan 2014 mendatang. Bagi dia, memang untuk menentukan pemimpin tidak lagi berpatokan pada persoalaan etnitas, namun pandangan publik terhadap kepemimpinan SBY yang sudah absen terhadap keamanan masyarakat sangatlah sulit untuk mendongkrak popularitas SBY dan partainya. "Memilih pemimpin memang tidak melihat etnisnya, tapi jika melihat kekecewaan rakyat dan absenya negara dalam melindungi rakyatnya dalam persitiwa-peristiwa yang menyangkut keamanan saya menduga SBY tidak sudah tidak bisa lagi," imbuhnya. "Saya duga kekuatan SBY di 2014 jauh akan lebih kecil dari sekarang, karena kekecewaan orang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.

Lemahnya Kepemimpinan SBY di Mata Publik

Yang terpenting dari figur seorang presiden adalah soal kepemimpinan. Kepemiminan dalam arti mengelola negara dengan tangkas, tegas dan sigap. Itu artinya seorang presiden tidak hanya pandai dalam melontarkan wacana (kebijakan), tapi juga selaras dalam hal eksekusinya (praktik). Jika presiden mengatakan akan memerangi korupsi, maka ia harus mampu melakukannya. Tipe kepemimpinan seperti ini telah menjadi harga mati dari seorang presiden yang diharapkan oleh publik.
Pertanyannya adalah bagaimana dengan tipe kepemimpinan SBY. Apakah SBY telah menunjukkan karakter sebagai strong leader atau justru sebaliknya. Jika merujuk pada kasus Nazarudin, SBY nampak terlihat begitu lembek. Sikap SBY yang enggan untuk memerintahkan aparat hukum ataupun petinggi Partai Demokrat agar melakukan penjemputan paksa terhadap Nazaruddin di Singapura menunjukkan lemahnya kepemimpinan SBY. Akibatnya publik menduga, kalau Nazarudin itu memegang kunci yang dapat membuka pintu rahasia keuangan “Petinggi dan Partai Demokrat”.
Karena kasus Nazarudin, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 1-7 Juni 2011, publik mempersepsikan Partai Demokrat secara negatif dan pada periode yang sama pula (Juni 2011), publik pun juga mempersepsikan lemahnya kepemimpinan SBY karena ketidakpuasan terhadap aneka kasus yang gagal di selesaikannya.

Ketidakpuasan Publik
Untuk pertama kalinya sejak tahun 2009, tingkat kepuasan pemilih atas kinerja Presiden SBY turun di bawah 50%. Bila dibandingkan dengan Survei LSI pada periode januari 2011, tingkat kepuasan atas kinerja SBY di bulan Juni 2011 turun 9.5%, dari 56.7% (Januari 2011) menjadi 47.2% (Juni 2011).
Demikianlah salah satu temuan survei yang dilakukan oleh LSI pada awal Juni 2011 (Pengumpulan data dilakukan pada 1-7 Juni 2011). Sampel diambil secara acak dengan Jumlah responden sebanyak 1200, mewakili 33 provinsi, berdasarkan standard multi-stage random sampling. Wawancara dilakukan dengan tatap muka, sehingga mencakup seluruh populasi dan margin of error sebesar plus minus 2.9%.
Merosotnya tingkat kepuasan publik atas SBY dapat dilihat dari aneka segmen. Bila dilihat dari distribusi pemilih di tingkat desa dan kota, menunjukkan bahwa kepuasan pemilih atas kinerja SBY di kota sebesar 38.9%, jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan kepuasan publik di desa sebesar 52.5%. Begitupula dengan kepuasan pemilih pada segmen pendidikan menunjukkan kepuasan publik yang berpendidikan tinggi jauh lebih kecil (39.5%) bila dibandingkan kepuasan publik setingkat SLTP ke bawah (di atas 50%). Itu berarti, pemilih di kota dibandingkan di desa dan yang berpendidikan tinggi dibandingkan yang berpendidikan SLTP ke bawah, memang lebih punya akses ke informasi, dan lebih kritis.
Survei LSI juga menunjukkan terjadinya peningkatan ketidakpuasan publik terhadap dinamika keadaan nasional jika dibandikan antara bulan Januari 2011 dan Juni 2011. Dari aspek ekonomi, ketidakpuasan publik meningkat dari 32.4% (Januari 2011) ke 35.7% (Juni 2011). Aspek politik juga sama dari 24.4% (Januari 2011) ke 33.9% (Juni 2011). Begitupula dengan aspek penegakan hukum, dari 31.2% (Januari 2011) ke 33.1% (Juni 2011). Dan dalam aspek keamanan, dari 11.4% (Januari 2011) ke 14.9% (Juni 2011). Meningkatnya ketidakpuasan publik di atas merupakan protes terhadap lemahnya kepemimpinan SBY dalam menangani persoalan-persoalan bangsa.

Dari hasil survei di atas, berdasarkan depth interview yang dikembangkan, setidaknya terdapat empat persoalan penting yang dapat dianalisis.
Pertama. Banyak kasus yang tak tuntas selama era kepemimpinan SBY. Komunitas Hak Asasi Manusia memiliki kasus pembunuhan Munir. Komunitas politik memiliki kasus Bail Out Bank Century; Komunitas pro keberagaman agama dan pluralisme memiliki kasus kekerasan atas Ahmadiyah dan Komunitas anti korupsi memiliki kasus Nazarudin. Dari keempat kasus tersebut, tidak satupun kasus yang berhasil diselesaikan oleh SBY, meskipun telah berjanji akan menuntaskannya.
Kedua, SBY dipandang reaktif dan terlalu sering “curhat” untuk kasus yang menurut publik sepele. Sebagai contoh, SBY dinilai publik terlalu reaktif dalam merespon pesan pendek SMS yang memojokkan dirinya. Publik juga kecewa atas berbagai “curhat” yang dilontarkan oleh SBY, seperti curhat gaji Presiden SBY yang tidak naik selama 7 tahun dan curhat soal dirinya yang direpresentasikan sebagai Kerbau dalam sebuah aksi demo. Padahal idealnya, publik lah yang seharusnya menyampaikan “curhat” kepada presiden.
Ketiga, SBY tidak memiliki operator politik yang kuat. Dari 4 operator presiden (Wakil presiden, Partai Demokrat, Kabinet, dan Setgab Partai), tidak satupun yang mampu membantu presiden secara optimal. Wakil Presiden Boediono bukanlah tipe orang yang berani mengambil inisiatif dalam hal kebijakan. Berbeda dengan Jusuf Kalla yang dipandang sebagai wakil Presiden dengan tipe pendobrak, lincah dalam mengambil peran untuk membantu presiden. Menteri pun tidak mampu melakukan kerjanya secara baik, akibatnya adalah Presiden SBY dipandang gagal dalam mengarahkan para pembantunya. Partai Demokrat juga tidak memiliki kekuatan. Itu dikarenakan ketua umum Partai Demokrat tidak memiliki kewenangan sebesar ketua umum partai-partai lain. Setgab koalisi partai pun sama, tidak solid dan padu dalam mengoperasikan kebijakan SBY. Karena masing-masing partai memiliki kepentingan politik yang berbeda.
Keempat, SBY dinilai tidak berdaya dalam menangani kasus Nazarudin (mantan bendahara umum dan anggota DPR dari partainya sendiri). Terus dibiarkannya kasus Nazarudin bergulir tanda adanya penyelesaian hukum, publik akan menilai SBY telah keluar dari jalur perjuangannya sebagai presiden yang berani mengatakan tidak pada korupsi.
Selama Tujuh Tahun Kepemimpinan SBY, Uang Negara Telah dirampok Rp. 103,19 Triliun.
Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama tujuh tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 103,19 triliun.
"Dari temuan yang direkomendasi BPK ini, baru Rp 37,87 triliun yang ditindaklanjuti," papar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yuna Farhan.
Lebih lanjut Yuna memaparkan, terdapat Rp 17,93 triliun penyelesaian kerugian negara yang harus diselesaikan, namun negara baru mampu mengangsur Rp 1,8 triliun. "Dan dari 305 kasus senilai Rp 33,6 triliun yang diserahkan ke penegak hukum, sebanyak 139 kasus yang masih ditindaklanjuti," tambahnya.
Penyimpangan anggaran yang Yuna sebut sebagai perampokan uang negara itu menjadi bukti bahwa selama tujuh tahun menjabat jadi presiden, SBY tidak mampu memimpin. Dia pun mengkritik langkah pemerintah yang terkesan sepele menanggapi temuan BPK.
"Sekarang ini, temuan audit BPK seolah menjadi ritual prosedur tahunan saja dan tidak memberikan efek jera pada perampok anggaran tersebut. Padahal, audit BPK itu bisa menjadi bahan atau dasar untuk menindaklanjuti perampokan uang negara yang selama ini terjadi," jelasnya. Fitra menduga para aktor utama di balik permainan anggaran yang terjadi sebagian besar adalah elite politik baik di parlemen maupun di kementerian. "Karena mereka yang duduk di parlemen dan yang di kementerian namun berasal dari parpol tertentu memang dituntut untuk menghidupi partai politiknya dengan merampok uang rakyat dari APBN," tambahnya.
Terkait kondisi anggaran yang carut marut tersebut, Fitra mendesak pemerintah memperbaiki mekanisme pembahasan anggaran baik di lingkungan birokrasi maupun di DPR. Tujuannya untuk menutup peluang berkeliarannya para perampok uang negara tersebut. "Karena carut marutnya proses penganggaran itu hanya akan menguntungkan para elit politik secara leluasa memburu rente anggaran secara sistematis maupun masif pada setiap tahapan penganggaran dan struktur anggaran," tandasnya.








































DAFTAR ISI







Tidak ada komentar:

Poskan Komentar